Setelah 19 Tahun akhirnya Tapal Batas Kota dan Kabupaten Sorong disepakati

Hits: 3797

Papuajaya.com – Sorong 03/08/2019 – Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Ir. Moh.Said Noer, M.Si di ruang kerjanya pada Kamis 01 Juli 2019 Menyampaikan bahwa tapal batas antara Kota dan Kabupaten Sorong telah disepakati oleh kedua Pemerintahan baik Kota maupun Kabupaten Sorong.

Selama 19 tahun tapal batas wilayah antara Kabupaten Sorong dan Kota Sorong menjadi perselisihan yang belum diselesaikan. Walikota Sorong mengklaim batas wilayahnya berada di kilometer 18, dan Bupati Sorong menyatakan batas akhir wilayahnya berada di kilometer 14. Namun Setelah dilakukan pertemuan yang difasilitasi oleh Gubernur Papua Barat pada Rabu 31/07 di Hotel mansinam maka telah disepakati bahwa tapal batas wilayah antara Kota Sorong dan Kabupaten Sorong berada di Kilo Meter 14.

“Dan kemarin tanggal 31 Juli sudah disepakati bersama batasnya. Kalau dari arah kota, mulai kilo 14 hingga 16 milik kabupaten, terus masuk sedikit ke dalam arah kanan, ditarik ke arah Aimas sampai di SD Negeri 6 Kota Sorong. Sampai di SD Negeri 6, potong naik masuk kilo 18, Tugu Pawbili, masuk ke wilayah Maibo, Kabupaten Sorong, potong naik langsung ke tempat sampah, tarik lurus ke arah pantai,” urai Said Noer.

“Dengan garis batas itu, maka Kantor BKSDA, Markas Marinir, STAIN, Kantor Kemenag, Pasar dan SD masuk wilayah kota. Sedangkan Stadion Wombik yang selama ini berstatus quo, resmi masuk wilayah dan menjadi milik Kabupaten Sorong”. Kata Said Noer,

Kesepakatan tapal batas antar kedua Kepala Daerah itu, akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri dan dituangkan dalam lembaran negara. Setelah itu, baru disosialisasikan ke masyarakat.

Dengan keputusan itu, lanjut Said Noer, dirinya sebagai staf mengapresiasi positif. Sebab, dengan adanya batas wilayah ini, tingkat pelayanan kepada masyarakat menjadi jelas.

“Jangan sampai karena batas wilayah yang tidak jelas, mempengaruhi pelayanan, masing-masing mengklaim itu wilayahnya. Tapi dengan batas wilayah, titik koordinat jelas, maka tidak ada lagi sistem pelayanan yang tumpang tindih. Itu yang kita hindari. Karena kita tidak tahu ke depannya, apabila batas wilayah tidak jelas, akan menimbulkan masalah baru. Oleh sebab itu, dari sekarang ini coba kita lihat itu secara jernih,” pungkasnya.(YET)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.