Seminar Regional Papua Barat

Hits: 6499

Papuajaya.com | Manokwari | 02/01/2019. Seminar Regional Papua Barat di Kabupaten Sorong pada tangal 27 Januari 2019 di lakukan dengan Tema : Bedah Otsus Versi Masyarakat Adat Papua

Seminar ini dilaksanakan di Aula Kantor Klasis GKI Sorong semula akan dihadiri oleh Dr. Filep Wamafma,SH.,M.Hum.,C.L.A Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari ( STIH manokwari)  dan Yan Anton Yoteni, Ketua Fraksi Otsus DPR PB. Namun Yan Yoteni berhalangan hadir dan Seminar dihadiri Oleh Rektor STIH Manokwari lalu dimoderatori oleh Ketua Dewan Adat Wilayah III Doberay Mananwir Paul Finsen Mayor,S.IP.

Kegiatan ini sangat menarik karena dihadiri hampir semua Kepala Suku di  Se-Sorong Raya, Tokoh Pemuda, Perempuan, dan Mahasiswa.  Tanya Jawab ketika moderator memberikan waktu sesi tanya jawab oleh Para Kepala Suku Se Sorong Raya, lalu diikuti oleh Tokoh Perempuan, Tokoh Agama, Tokoh Mahasiswa dan beberpat utusan lembaga lain yang menciptakan dialektika dan seminar ini sangat berharga, bermanfaat dan penting.

Substansi pembahasannya adalah apakah ke depan Otsus dilanjutkan atau tidak? kalau tidak alasannya apa dan kalau lanjut alasannya apa?

Banyak pasal dan ayat serta Bab di UU no. 21/21 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang mengatur tentang Keberpihakan, Pemberdayaan, Penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar orang asli papua diabaikan dan dilupakan. kedepan kita juga melihat dan mencari solusi terbaik bagi Rakyat Papua.

Banyak elemen masyarakat adat memang sudah jenuh dan merasa bosan dengan Janji-janji manis Otsus oleh sebab itu Otsus apabila ingin diubah atau apapun itu wajib mengajak masyarakat adat untuk duduk bcara.

Materi yang dibawakan oleh Dr. Filep Wamafma,SH.,M.Hum.C.L.A tentang Apa dan kenapa harus ada Otonomi Khusus dan latar belakang dibentuknya Otsus lalu dilanjutkan dengan tata kelola pemerintahan adat yang sesuai dengan aanat UU otsus Papua yang sampai saat ini sudah berjalannya Otsus 18 tahun belum terlaksana.

Didalam seminar ini juga disinggung oleh salah satu penanya tentang Pemberiaan Gelar Anak Adat Kepada Orang Non Papua dalam kajian hukum adat Papua yang diteliti oleh Tim Peneliti hukum Adat yang dipimpin langsung oleh Dr. Filep Wamafma, SM.,M.Hum.,C.L.A bahwa pemberian Gelar Anak Adat tidak boleh bersifat atau berlatar belakang Motif Kepentingan Politik dn Upeti tetapi ada mekanisme yang didalam Dewan Adat sudah diatur dan beesifat sakral sehingga tidak sembang memberikan gelar anak adat kepada seseorang karena ada moment tertentu.

Seminar ini dihadiri lwbih dari 100 peserta dan diakhiri dengan Penyerahan Buku Hukum Adat Arfak dari Dr. Filep Wamafma,SH.,M.Hu..C.L.A kepada salah satu perwakilan Pemuda Papua yaitu Leo Idji,SH dan doa penutup dipimpin Oleh Kepala suku Yapen Waropen

Penulis Izak Yable

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.