Persoalan Ijin Kelapa Sawit Di Distrik Kebar Dan Senopi, Ini penjelasannya

Hits: 12615

TAMBRAUW | PAPUAJAYA.com | Mei 06/2018 –
Wakil ketua Komisi III DPRD Kab. Tambrauw Henok Wabia melalui pesan WhatsApp kepada Media Papua Jaya mengatakan, selama ini dia mengamati munculnya informasi yang begitu ramai tentang SK Menteri Nomor:837/MENHUT/II/2014,
yang mana Menteri Kehutanan RI telah memberikan ijin resmi kepada PT. Bintuni Agro Prima Perkasa untuk pembebasan lahan perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Kebar dan Distrik Senopi Kabupaten Tambrauw.

Area Perusahan

Ijin pembebasan lahan itu telah mendapat perlawanan dari Masyarakat maka, pihak perusahaan sengaja mengalihfungsikan lahan Kelapa Sawit berubah menjadi perusahaan Jagung.
Hal itu saya dengar dan mengikuti setiap proses pendampingan yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak KPKJ dari GKI di Tanah Papua, kata Henok yang juga adalah putra asli kebar.

Menurutnya, ada terjadi tolak menolak di kubu Pemerintah. Ada yang mengatakan surat ijin itu dikeluarkan oleh Bupati Manokwari sewaktu periode Bpk Dominggus Mandacan.
Ada juga yang mengatakan Bupati Sorong yang mengeluarkan surat ijin untuk perusahaan PT. BAPP beroperasi di lapangan.

Terkait hal itu, Henok sampaikan bahwa semua dokumen telah ia amankan, jadi siapa mau tolak siapa, silahkan saja, semua aktor yang mendukung pihak perusahaan untuk beroperasi telah kami ketahui semuanya, terutama tandatangan yang telah mereka lakukan di atas kertas, tegas Henok.

Yang anehnya lagi, ada oknum Anggota DPRD Kab. Tambrauw yang mengatakan bahwa, masalah Kelapa Sawit DPRD sudah urus hingga tuntas.

Saya sangat heran, karena dilapangan perusahaan masih melakukan pembukaan lahan.
Apa dasar persoalan kelapa sawit di Distrik Kebar dan Senopi telah tuntas.
Apakah SK Menteri Nomor:837 telah resmi di cabut atau belum?
Pejabat jangan membohongi rakyat karena kepentingannya dengan perusahaan tersebut atau ada motivasi apa? Tanya Henok.

Saya mau sampai bahwa masalah Kelapa Sawit di Distrik Kebar dan Distrik Senopi bukan masalah kecil di Daerah, tapi itu masalah Konstitusi negara, terang Henok

Ia menunding, kalau sampai Perusahaan masih terus beroperasi di lapangan, saya hanya titip pesan bagi semua kalangan yang punya kepentingan PILEG 2019, jangan menghayal terlalu berlebihan tentang kemenangannya di lapangan, karena rakyat masih dalam kondisi kekecewaan yang sangat mendalam.

Oleh sebab itu, hal ini harus di sikapi secara serius oleh semua kalangan, terutama pihak PEMDA Tambrauw yang telah mengeluarkan Ijin resmi kepada Perusahaan untuk beroperasi.

Bukti dokumen yang kami punya sangat jelas bahwa ijin perusahaan beroperasi di keluarkan oleh Pemda Tambrauw pada tahun 2015, bukan dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Papua Barat Bpk. Drs. Dominggus Mandacan yang saat itu menjabat sebagai Bupati Manokwari, Pungkas Henok Wabia.

Penulis : MHRK