MRP Papua gelar Rapat Dengar Pendapat terkait penggunaan dana otsus di Kabupaten Biak Numfor

Hits: 460

Papuajaya.com – Biak – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) selama 2 hari yang dihadiri oleh Ketua Pokja Perempuan Yuliana Wambrauw, Kepala OPD, Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan dan juga kelompok kerja perempuan yang ada di Kabupaten Biak Numfor.

Masyarakat kelompok kerja perempuan saat mengikuti rapat dengar pendapat terkait penggunaan dana otsus
Masyarakat kelompok kerja perempuan saat mengikuti rapat dengar pendapat terkait penggunaan dana otsus

Ketua Panitia RDP Yuliana Wambrauw menjelaskan, pertemuan ini adalah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Rakyat Papua (MRP) yaitu perlindungan keberpihakan dan pemberdayaan hak – hak dasar Orang Asli Papua (OAP) dalam penggunaan dana otsus.

Dalam pertemuan itu, lanjut Yuliana, MRP telah menyimpulkan hasil evaluasi akhir terkait pemantauan penggunaan dana otonomi khusus (otsus) 2% bagi perempuan Orang Asli Papua belum bisa menyentuh masyarakat khususnya perempuan Orang Asli Papua.

“Hasil evaluasi akhir dari kegiatan dua hari yang kami lakukan yaitu Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari kelompok kerja perempuan terkait pemantauan penggunaan dana otsus 2% bagi perempuan orang asli Papua belum bisa menyentuh masyarakat terutama perempuan orang asli Papua.” kata Yuliana saat ditemui, Minggu (03/11/2019)

Yuliana juga mengatakan, dari hasil RPD yang digelar, kelompok masyarakat terutama kelompok perempuan meminta agar ke depannya dana otsus dapat ditingkatkan dari dana afirmasi 6% menjadi 15% di tahun mendatang.

“Permintaan dari kelompok-kelompok masyarakat terutama kelompok perempuan agar ditingkatkan dari dana afirmasi itu menjadi 15% agar Lembaga Keagamaan mendapat 5%, lembaga masyarakat adat 5%, dan kelompok masyarakat mendapat 5% agar benar-benar bisa menyentuh sampai ke masyarakat perempuan Orang Asli Papua yang ada di kampung-kampung di akar rumput.” jelas Yuliana

Yuliana mengungkapkan bahwa banyak kendala-kendala yang ditemui dari apa yang didengar sejak kemarin dan hari ini yaitu kita lihat bersama dan dengar bersama bahwa kendala-kendala ada di tingkat kampung yaitu Bamuskam dan kepala kampung, bagaimana menterjemahkan dana otsus itu sehingga dapat menyentuh sampai ke masyarakat Kampung terutama orang asli Papua.

“kita kembalikan kepada pemangku kepentingan di kampung-kampung, bagaimana kepala kampung dan Bamuskam bisa menterjemahkan (dana otsus) ke masyarakat agar mereka bisa merasakan dana otsus itu dan ada kesejahteraan dalam rumah tangga juga kesejahteraan bagi kelompok-kelompok usaha sebagai usaha kecil menengah dalam rumah tangga di tiap kampung.” ungkap Yuliana

Yuliana menegaskan, Majelis Rakyat Papua akan memantau sejauh mana Dana otsus itu benar-benar menyentuh atau tidak, karena perintahnya ada di dalam perdasus nomor 25Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otsus. sangat jelas, untuk setiap tahunnya di akhir bulan Juli setiap kabupaten/ kota harus melaporkan ke Majelis Rakyat Papua Apakah benar dana otonomi khusus ini bisa menyentuh sampai ke masyarakat Kampung terutama Orang Asli Papua bisa merasakan dana otonomi khusus itu atau tidak. Yang berhak mendampingi adalah OPD terkait yang menggunakan dana otsus. Tukasnya (fs)