MRP Gelar RDP Tentang Otsus Di Kabupaten Biak Numfor

Hits: 133

Papuajaya.com – Biak – Majelis Rakyat Papua (MRP) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang Otonomi Khusus (Otsus) di Kabupaten Biak Numfor, bertempat di Gedung Wanita Biak, Rabu (18/11/2020)

Rapat Dengar Pendapat ini dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Biak Numfor, Herry A. Naap, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Biak Numfor, Anneta Kbarek, Tim RDPW MRP Wilayah Seireri, Kapolres Biak Numfor, Dandim 1708/BN, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, dan Tokoh Masyarakat.

Adapun Hasil RDP menyatakan menerima Otsus tetap lanjut dengan 33 poin catatan penting yang harus diakomodir.

Hasil RDP ini selanjutnya akan disampaikan Majelis Rakyat Papua (MRP) ke Pemerintah Pusat dan DPR RI sebelum melakukan pengesahan revisi terhadap UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua dimana revisi UU Otsus tahun 2001 saat ini merupakan salah satu Program Legislatif Nasional (Prolegnas) prioritas bersama dengan beberapa UU lainnya.

Rekomendasi RDP diserahkan oleh perwakilan tokoh agama yakni anggota BPAM Sinode GKI di tanah Papua Wilayah III Biak Numfor Supiori, Pdt. Michael M. Kapisa, M.Si, TEOL kepada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang diterima langsung oleh Bupati Herry A. Naap.Selanjutnya hasil rekomendasi tersebut diserahkan oleh Bupati Biak ke Koordinator Tim RDPW MRP Yuliana Wambrauw yang disaksikan langsung oleh jajaran anggota MRP lainnya, Kapolres Biak Numfor, Dandim 1708/BN, dan sejumlah peserta RDP lainnya.

Bupati Herry A. Naap dalam sambutannya mengatakan Majelis Rakyat Papua merupakan lembaga kultur dari masyarakat Papua, dimana masyarakat adat yang ada di Kabupaten Biak Numfor telah menyampaikan aspirasi rakyat Papua kepada Majelis Rakyat Papua dengan harapan menjadi tuan di negeri sendiri, dan membangun tanah papua dan selanjutnya disampaikan kepada pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat.

“Kami ingin pemerataan dan keadilan di atas tanah ini dari Sabang sampai Merauke. Kami ingin pemerataan pembangunan, keadilan dalam pemberdayaan SDM yang ada, sehingga saya berharap titipan pesan aspirasi masyarakat Biak akan dilanjutkan oleh Majelis Rakyat Papua dalam kurang lebih 33 item yang telah disepakati oleh setiap elemen adat, agama, perempuan dan pemuda yang ada di Kabupaten Biak Numfor,” ujar Bupati Biak

Sementara itu Benny Sweny, S.Sos salah satu anggota Tim RDPW MRP memberikan apresiasi kepada Bupati Biak Numfor Herry A. Naap yang telah menginisiasi dan mempelopori RDP yang dilakukan oleh tim dari Kabupaten Biak Numfor sehingga dapat merumuskan 33 item dan masukkan yang tentu memberi makna terhadap bagaimana proses perubahan Undang-Undang Otsus ke depan, sebagaimana dikatakan Bupati bahwa kita orang asli Papua menjadi tuan di negeri sendiri.

“Tentu hal ini sejalan dengan undang-undang otsus pasal 20 ayat 1 huruf C dimana disebutkan bahwa Majelis Rakyat Papua mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyalurkan aspirasi pengaduan dan pendapat dari masyarakat adat, masyarakat perempuan, dan masyarakat Agama, serta masyarakat pada umumnya kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya,” kata Benny

“Kami secara mekanisme internal di Majelis Rakyat Papua akan teruskan kepada pimpinan MRP untuk dibawa dalam proses rapat dengar pendapat umum dan pleno untuk kemudian kita teruskan kepada DPRP dan selanjutnya kepada DPR dan Pemerintah Pusat,” imbuhnya

Dikatakan juga bahwa, dengan adanya hasil RDP diharapkan dapat membawa nuansa dan perubahan baru bagi otsus di Papua. Seperti diketahui, implementasi UU Otsus tahun 2001 selama ini belum dilakukan secara optimal dan menyeluruh. “Dimana dari sekian pasal, baru 4(empat) pasal yang telah ditindaklanjuti, salah satunya adalah pembentukkan lembaga MRP sebagai lembaga kultur dan mewajibkan Gubernur dan Wakil Gubernur orang Papua asli,” ujarnya

Ia juga menjelaskan, revisi UU Otsus perlu dilakukan dan hasil RDP di Kabupaten Biak Numfor akan menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti ke DPR RI sebelum dilakukan pengesahan terhadap UU Otsus.

“Kita harus evaluasi secara menyeluruh, impelementasinya perlu dipertegas dan beberapa pasal memang harus ditambah sehingga benar-benar berpihak bagi masyarakat asli Papua,” tukasnya (fs)