Mervin Asmuruf: Pemimpin dan Masyarakat Papua di Era OTSUS

Hits: 6525

MANOKWARI | PAPUAJAYA.com | Mei 09/2018 – Undang-Undang Otonomi Khusus (OTSUS) memberikan kewenangan desentralisasi pada pemerintahan setingkat Provinsi di Tanah Papua untuk mengelola administrasi pembangunan guna mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua (OAP) serta mewujudkan Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, kata Mervin Asmuruf, S.Hut., M.Si melalui pesan WhatsApp kepada Papua Jaya.

Amanat Undang-Undang OTSUS dalam Arah & Kebijakan Pembangunannya yang menjadi sasaran utama yakni meliputi Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Ekonomi.

Terlepas dari 4 sasaran utama diatas, Undang-Undang OTSUS juga memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Pemerintah di Tanah Papua untuk mengelola wilayahnya.

Tuntutan Kemerdekaan Orang Asli Papua dalam Bingkai NKRI telah terlaksana dengan hadirnya OTSUS dan kini 18 tahun sudah OTSUS bergulir di Tanah Papua.
namun yang menjadi pertanyaan kita bersama yakni sudahkah OAP Sehat, sudahkah OAP Cerdas, Sudahkah OAP Berdikari Secara Ekonomi & sudahkah OAP menikmati kemerdekaan dalam Bingkai NKRI?

Busung lapar di Asmat, Program Afirmasi yang tidak tepat sasaran, Mama-Mama Papua berjualan beralaskan karung di lapak terbuka merupakan contoh belum berhasilnya pembangunan di Era OTSUS.

Kemudian yang perlu kita cermati bersama yakni Proses Regenerasi Kepemimpinan di Tanah Papua dalam era OTSUS, mengapa demikian?
Undang-Undang OTSUS menjadikan Orang Asli Papua menjadi Pemimpin diatas Tanah Ulayatnya.
Tercatat hampir 98% Pemimpin Daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota adalah Orang Asli Papua, namun yang menjadi pertanyaan yakni mengapa OAP belum sejahtera padahal jika uang mengikuti Regulasi, kehadiran Undang-Undang OTSUS telah memberikan kesempatan bagi Putra-Putri Terbaik Tanah Papua menjadi Pemimpin diatas Tanah Papua dan memberikan kewenangan berupa Regulasi yang mengikat serta mengelontorkan anggaran yang fantastis namun, masih jauh dari harapan.

Akhirnya, Tanah Papua akan sulit bergerak maju dan berkembang menjadi besar selama Pemimpin dan Masyarakat masih mendikotomi Pantai-Gunung dalam kesempatan Birokrasi, Selatan-Utara dalam Arah dan Kebijakan Pembangunan serta ini Hak Ulayat Saya-bukan punyamu dalam Proses Politik, maka kita tidak harus berharap banyak dalam upaya mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua, Pungkas Mervin.

Penulis: M.A

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.