MASYARAKAT PUNCAK JAYA DEMO KAPOLRES PUNCAK JAYA.

Hits: 956

Papuajaya.com – Jum’at 15 Januari 2021 Berhubung Penyaluran Dana Kampung di tahun 2019 lalu, ada beberapa pihak mencurigai adanya dugaan Korupsi yang dilakukan oleh salah seorang pejabat pemerintah daerah puncak jaya lalu melaporkan ke Kejaksaan Tinggi Papua sehingga KEJATI PAPUA mengeluarkan surat panggilan kepada 49 saksi – yakni kepala distrik dan kepala kampung yang berasal dari distrik Irimuli, Gurage, Tingginambut, Pagaleme, Muara, Mulia, dan KEJATI PAPUA juga menyurat kepada Polres Puncak Jaya untuk Memfasilitasi Proses Penyidikan maka berdasarkan surat tersebut Kapolres Puncak Jaya, mengambil tindakan tanpa Koordinasi dengan BUPATI sebagai kepala wilayah dan Ketua beserta anggota DPRD Puncak Jaya.

Menghadirkan 7 orang yang notabennya bukan kepala Kampung dan mengambil keterangan secara tertutup pada saat malam hari. Lalu memberangkatkan Penyidik dari KEJATI PAPUA tersebut secara diam – diam sehingga 49 saksi dari 6 distrik tersebut merasa kecewa dan mempertanyakan mengapa KAPOLRES Puncak Jaya Sebagai Penegak Hukum dan Keadilan Salah Mempraktekan Hukum dan Atau membantu Penyidik Kejati Papua menghadirkan Saksi yang namanya tidak terterah dalam surat Pemeriksaan yang di keluarkan oleh Kejati Papua.
Di puncak jaya Papua jabatan kepala kampung ibarat jabatan kesultanan dalam sebuah kerajaan tahun 2018 lalu.

Masyarakat distrik Ilu, Waegi dan sekitarnya perang suku antar distrik karena jabatan kepala kampung mengakibatkan puluhan nyawa masyarakat korban, ratusan harta -benda – hewan- ternak dan rumah – rumah masyarakat dibakar habis, sampai dengan hari ini belum ada perdamaian.

Masyarakat puncak jaya dan 303 Kepala kampung kab.puncak jaya merasa resah dan tidak mau lagi perang suku atau ungkit masalah kampung. Maka masyarakat puncak jaya mempertanyakan apa motif dari KEJATI PAPUA dan KAPOLRES PUNCAK JAYA melakukan penyidikan masalah Dana Kampung karena hanya memperkeruh situasi untuk menciptakan Konflik antar distrik.

Pemahaman masyarakat pribumi puncak jaya yang dangkal ttg UUD bisa salah paham atas tindakan KEJATI PAPUA dan KAPOLRES puncak jaya tersebut yg nantinya berujung Konflik baru yang akan mengakibatkan perang suku yang berkepanjangan, mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan mematikan SDM puncak jaya, Maka para pemuda intelek yang tergabung dalam Forum Peduli Puncak Jaya yang dikomandoi oleh Irianto Wonda, S.IP, S.Sos sekaligus penanggung jawab aksi mengakomundir para kepala distrik dan kepala Kampung dari 6 distrik tersebut dan masyarakat puncak jaya datang ke kantor Polres Puncak Jaya melakukan Demonstrasi Menutut Kapoles Puncak Jaya menghadirkan kembali Penyidik dari Kejati Papua untuk mengambil data sesuai nama – nama yang tercantum dalam surat yang dikeluarkan Kejati Papua. Agar tidak terjadi kesalahpahaman antar masyarakat mengakibatkan Perang Suku.
dalam aksi tersebut Lison Enumbi, S,Art selaku Wakil Ketua Forum Peduli Puncak Jaya menyatakan Tugas Kepolisian adalah melindungi dan mengayomi masyarakat dan melakukan amanah KUHP namun Penyidikan yang terjadi di POLRES Puncak Jaya cacat hukum karena penyelidikan dilakukan secara tertutup diam diam dan dengan sengaja salah menghardirkan saksi, serta bertanya kepada Kapolres Puncak Jaya apakah benar bapak mau mengembalikan SK Kepala kampung lama,
Karena sesuai isu yang beredar di kalangan masyarakat puncak jaya Pk. Kapolres mau mengembalikan SK kepala kampung lama. Sedang menurut UUD NO 6 TAHUN’ 2014 ttg Desa yang berwenang mengganti kepala kampung adalah Bupati / Kepala Daerah bukan KAPOLRES Tugas bapak adalah melaksanakan urusan Kepolisian bukan urusan pemerintahan?

Tekiles Wonda S.STP selaku kepala distrik mulia menuntut kepada KAPOLRES puncak jaya apabila bapak tidak bisa menghadirkan Kembali Penyidik dari Kejati Papua maka di forum ini kami menyatakan akan akomundir masyarakat puncak jaya mencari 7 orang saksi tersebut dan menyelesaikan dengar cara kami sendiri dan Kapolres Puncak Jaya beserta KEJATI PAPUA segera siapkan uang 21 milyard untuk pembayaran kepala 7 orang tersebut sesuai adat masyarakat puncak jaya yakni perorangan 3 milyar rupiah. Lalu di penghujung aksi Kepala Distrik Pagaleme Yotinus Wonda S.STP menuntut Kapolres Puncak Jaya dan KEJATI PAPUA tidak boleh salah mempraktekan hukum dan apabila orang Kejati Papua tidak Kembali ke Puncak Jaya dalam waktu dekat melakukan penyidikan ulang secara terbuka mengetahui Bupati, Ketua Beserta anggota DPR Puncak Jaya maka, kami tidak akan hadir untuk diperiksa dan melaporkan Permasalahan yang dilakukan oleh Kapolres Puncak Jaya membantu Kejati Papua salah’ mempraktekkan UU penyidikan urusan pemerintahan daerah tersebut ke KAPOLDA PAPUA DAN KAPOLRI ujarnya.

Redaksi =Agus Hermanto Wonda