Dukung KPU, Tolak People Power.

Hits: 675

Papuajaya.com | Manokwari | jumat, 3 Mei 2019 – DR Agus Sumule Dekan Fakultas Pertanian UNIPA , yang juga pemerhati masalah social, (Jum’at, 03/05/2019) di Ruang Dekan Pertanian, memberikan tanggapan terkait permasalahan dan isu yang berkembang pasca Pelaksanaan Pemunggutan suara 17 April 2019.

“Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 ini, telah berjalan baik dan lancar meskipun ada sedikit kekurangan tetapi tidak temukan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistimatis dan masif seperti yang digembar-gembor kan Paslon 02 dan menurut beliau yang menentukan semua pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan di ketemukan itu masuk kategori terstruktur, sistimatis dan masif itu seharusnya putusan dari sidang jika di laporakan ke MK.” Kata DR Agus Sumule di Ruang Dekan Pertanian UNIPA, Jumat (3/5)

“Masalah kinerja Penyelenggaraan Pemilu dalam hal ini KPU sudah cukup baik dikarenakan KPU melaksanakan pemilu berdasarkan UU yang sudah di tetapkan terkait dengan adanya pelanggaran dan kecurangan yang terjadi bahkan anggota KPU juga cukup banyak yang meninggal dunia pada saat pelaksanaan Pemunggutan suara ini bukan unsur kesengajaan dari petugas KPU dan tida karena kelalaihan dan kecapean sehingga ada data-data yang masuk keliru sehingga terjadi beda datanya namun itu semua sudah di perbaiki oleh KPU RI” Menurutnya.

“Terkait degan kecurangan itu bersifat perorangan dan bukan terstruktur dari atas ke bawah serta hanya beberapa tempat tidak menyeluruh, kinerja KPU dalam pelaksanaan Pemilu kemarin sudah cukup baik hanya perlu untuk di perbaiki atau di evaluasi ke depan termasuk Perlu di evaluasi regulasi yang sudah ada tentang Penyelenggaraan Pemilu”

“Beliau berharap agar KPU tetap melaksanakan tugas dengan baik sampai pada pengumuman hasil pilpres dari KPU RI”
“Menegaskan bahwa dengan adanya kegiatan yang mengarah pada People Power beliau sanggat tidak setuju hal ini di sebabkan akan membuat Negara RI semakin terpuruk dan sengsara dan akan mendapat penilaian yang negatif dari negara-negara luar karena People Power yang mereka kondisi dengan mengangkat permasalahan seputaran terjadinya kecurangan- kecurangan dan pelanggaraan- pelanggaraan dari penyelenggaraan Pemilu” tuturnya.

“DR Agus mengatakan, itu masih batas wajar dan terjadi hanya pada beberapa TPS saja bukan secara menyeluruh sehingga jika di lakukan People Power di seluruh wilayah sangat bertentangan dgn UU yg berlaku dan dapat di kategorikan makar kepada Negara”

Ia pun mengomentari Terkait degan putusan istihma ulama III di Bogor menurut beliau, sangat bertentangan degan UU sebaiknya agar kita menunggu hasil dari KPU RI dan jika mendapat hal-hal berupa pelanggaran- pelanggaraan dan kecurangan yang di ketemukan selama pelaksanaan Pemilu agar melalui jalur hukum di MK sehingga akan mendapatkan putusan sidang sebagai dasar hukum yang kuat bukan melalui cara-cara yang tidak di benarkan oleh UU.

– Adi Cahyo